Bukan rahasia lagi bila negara kita menanggung terlalu besar subsidi BBM untuk masyarakatnya, baik itu untuk kendaraan umum maupun pribadi. Bahkan mayoritas, mungkin lebih dari 75%, digunakan untuk kendaraan pribadi. Jangankan mobil-mobil biasa, mobil mewah pun masih banyak yang menenggak BBM bersubsidi yang sebenarnya kualitasnya lebih rendah dari BBM tidak bersubsidi. Bahkan, sebenarnya beberapa pabrikan mobil mewah mempersyaratkan BBM beroktan tinggi untuk engine mereka yang semakin canggih, dan tentunya BBM tersebut tidak termasuk dalam kategori BBM bersubsidi.

Bulan-bulan ini mulai bergulir tentang pembatasan BBM bersubsidi yang ‘katanya‘ akan dimulai bulan April 2012. Dengan menggunakan metode chip, diharapkan hal ini akan cukup efektif menekan penggunaan BBM bersubsidi, tentu saja mengurangi beban negara untuk mengucurkan dana subsidi tersebut dan mengalihkannya ke bidang lain misalnya perbaikan prasarana umum untuk angkutan masal atau pendidikan.

Namun, pembatasan BBM subsidi ini diharapkan tidak membabi buta. Transportasi umum yang bersifat masal harus tetap mendapatkan fasilitas ini, misalnya bis, angkot, termasuk keretaapi. Tapi tidak untuk taksi dan bis charter atau travel, karena secara hukum mereka tidak terikat dengan aturan tarif yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tentu saja ini bukan pilih kasih, pemerintah seharusnya meminta pengusaha bis travel untuk mengajukan izin angkutan umum dari terminal ke terminal. Karena bis travel ini merusak sistem perjalanan bis umum antar kota dan tentu saja keretaapi. Berbeda dengan bis charter yang biasanya digunakan untuk tujuan tertentu, ya tentu saja tidak bisa disamakan dengan bis umum. Tapi karena perhitungan tarifnya juga tidak mengikuti aturan pemerintah maka seharusnya tidak menikmati BBM subsidi.

Satu transportasi lagi yang seharusnya mendapatkan BBM subsidi, ternyata sampai saat ini tidak adalah keretaapi. Selain bersaing dengan bis umum yang memakai BBM subsidi, saat ini keretaapi juga bersaing dengan bis travel untuk jarak-jarak tertentu yang menggerus penumpang keretaapi. Memang, ada kendala masalah ketepatan waktu perjalanan keretaapi tapi di sisi lain, persaingan dengan menggunakan harga BBM yang berbeda pun menjadikan satu point yang mengalahkan keretaapi. Beberapa pekan lalu, Serikat Pekerja PTKA melakukan demonstrasi untuk meminta keberpihakan pemerintah terhadap penggunaan Solar bersubsidi untuk lokomotif. Sayang, tidak ada respon yang baik dari pemerintah saat itu… tapi dari manajemen PTKA sendiri pun tidak terlihat adanya dukungan nyata yang bisa diutarakan melalui media massa.

Harapan cerah muncul setelah Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet yang merubah Menneg BUMN dan MenHub. Menneg BUMN baru, Pak Dahlan Iskan, rupanya membuat gebrakan awal yang menyegarkan hati yaitu memintah Menneg ESDM memberikan Solar bersubsidi kepada PTKA untuk menyelenggarakan angkutan umum masal. SKEP (Baca di sini) tersebut walau hanya mencakup angkutan barang saja sudah cukup menggembirakan. Karena dengan demikian harga angkutan barang bisa lebih murah, diharapkan akan banyak pengusaha menggunakan keretaapi untuk angkutan barang jarak jauh mereka. Hal ini bisa berdampak terhadap kualitas jalan, dengan berkurangnya angkutan berat maka kerusakan jalan dapat diminimalkan. Lagi-lagi, dengan demikian anggaran pemerintah dapat dikurangi dan dialihkan untuk bidang lain.

Harapan muncul dengan Pak Dahlan Iskan sebagai Menneg BUMN, sayangnya waktu hanya tersisa tiga tahu lagi (entah periode berikutnya akan terpilih kembali atau tidak). Pak Dahlan Iskan ini sepertinya memang senang terjun ke lapangan langsung, seperti beberapa hari lalu naik KRL (walaupun dalam kondisi kosong) tanpa pengawalan. Sangat jarang terjadi seorang menteri naik kendaraan umum tanpa pengawalan, yang terkadang berlebihan.

Pak Dahlan di KRL

Semoga dengan adanya atasan seperti Pak Dahlan Iskan ini, PTKA mau bergerak lebih cepat memanfaatkan peluang ini agar perkeretaapian kita menjadi maju beberapa langkah di waktu 3 tahun yang tersisa ini.

About these ads