Belum lama ini, kegegeran tentang subsidi BBM baru mereda dimana dikatakan MUI mengeluarkan fatwa haram untuk penggunaan BBM bersubsidi yang ternyata adalah pendapat salah seorang ketuanya terhadap pertanyaan wartawan, yang hanya berupa himbauan. Nah, belum lama ini, pengguna KRL juga dikejutkan dengan spanduk “KRL Subsidi hanya untuk orang tidak mampu”.Tentu saja banyak orang yang tertawa melihat hal ini dan mengeluarkan berbagai macam “himbauan” lainnya agar tidak menggunakan dana subsidi. Entah siapa yang membuat spanduk tersebut hanyalah menjadikannya lelucon dibandingkan “tausiyah”.

Spanduk KRL subsidi

Kalau disubsidi boleh dijejalin ya?

Untuk kasus BBM, mungkin masih bisa digunakan dengan pembatasan-pembatasan tertentu yang bisa diatur oleh peraturan pemerintah untuk mengelola BBM. Memang diakui atau tidak, walaupun sudah bermobil mewah, terkadang BBM masih jadi masalah besar untuk mereka sehingga sering “memaksakan diri” membeli premium yang disubsidi. Apalagi untuk kegiatan-kegiatan yang hanya buang-buang bensin seperti touring, konvoi, dan lain-lainnya. Tapi, kl transportasi umum, khususnya KRL bagaimana cara mengaturnya kalau si A tidak boleh naik krl subsidi padahal pada saat dia datang jadwal terdekat adalah KRL ekonomi dan KRL non subsidi masih 1/2 jam lagi. Masa harus menunggu dulu selama itu? Bukannya malah buang-buang waktu, apalagi kalau hal tersebut terjadi di hari kerja.

KRL Sarden Ekspress

KRL Ekonomi yang tidak pernah terurus

Jalur KRL, atau rel, saat ini di Jabotabek hanya berupa dua jalur yang digunakan untuk arah berbeda. Satu jalur untuk arah Jakarta, dan satu jalur lagi untuk ke arah sebaliknya (Bogor, Serpong, Tangerang, dan Bekasi). Bahkan pengaturan jadwal pun tidak selang-seling antara KRL ekonomi bersubsidi dengan KRL commuter line yang tidak bersubsidi. Terlebih lagi pada jam-jam sibuk, krl apapun pasti akan penuh sesak. Dan yang sering menakutkan para penumpang adalah gangguan perjalanan, makanya kebanyakan mereka selalu naik yang ada terlebih dahulu tanpa memikirkan krl apa yang akan masuk. Bahkan tidak sedikit yang sudah membeli tiket krl ac tetap ikut naik krl ekonomi karena khawatir terlambat masuk kerja.

Kata-kata subsidi untuk transportasi umum, memang mengesalkan. Di satu sisi, mereka membantu pemerintah dalam mengurangi penggunaan BBM tapi di sisi lain mereka dihukum dengan ongkos yang cukup mahal (bila dibandingkan antara GDP negara ini dengan negara lain). Kata-kata subsidi harus diganti dengan kata-kata INSENTIF untuk para pengguna transportasi umum. Lihat saja, tanpa kenyamanan mereka tetap setia menggunakan transportasi umum. Bahkan subsidi BBM harusnya bisa “dipindahkan” menjadi insentif pengguna transportasi umum, terutama kereta api yang tentunya lebih ramah lingkungan dengan kadar emisi yang lebih rendah dari wahana transportasi masal lainnya.

Dengan insentif, seharusnya ini tidak menjadi beban pemerintah karena berupa penghargaan kepada para pengguna angkutan umum menyelamatkan keuangan negara. Subsidi untuk transportasi umum seharusnya tidak memberatkan negara, karena ada keuntungan lainnya yang bisa didapatkan. Dengan transportasi umum yang bagus, atau minimal murah, akan banyak pengguna kendaraan pribadi yang beralih sehingga jalanan menjadi tidak macet. Bila jalanan tidak macet, konsumsi BBM bisa menurun, produktivitas masyarakat naik, dan tentunya perekonomian berjalan lebih baik. Memang keuntungan ini tidak pernah diukur sehingga tidak pernah terlihat angkanya oleh para pejabat negeri ini. Padahal kalau mereka mau melakukan survei terhadap hal ini, maka mereka tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan “insentif” untuk para pengguna transportasi umum.