Mungkin kita sudah bosen dengan beberapa ‘petuah-petuah’ para pembesar negeri ini yang mengatakan harus hidup sederhana dan memajukan negara. Kata-kata seperti itu terasa seperti ‘bullshit‘, karena apa yang diomongkan ternyata tidak mereka lakukan. Arti sederhana menurut mereka, berbeda dengan arti sederhana yang biasanya dimengerti oleh mayoritas masyarakat negeri ini. Bagaimana tidak, 15,5% mayoritas penduduk negeri ini masih di bawah garis kemiskinan (baca di sini), dimana untuk tahun 2011 garis kemiskinannya adalah keluarga dengan pendapatan di bawah Rp. 233.740 (baca di sini). Sedangkan pejabat-pejabat negara ini berlimpah dengan fasilitas, salah satunya tunjangan jabatan (baca di sini).

Salah satu isyu nasional, terutama di Jabotabek adalah kemacetan. Banyak pejabat yang merasa miris dengan kemacetan Jakarta, terutama bila ada kunjungan kenegaraan. Jalan raya diblokir demi lancarnya perjalanan tamu negara, masih ingat kan beberapa waktu lalu pemblokiran jalan karena ada seorang tamu negara lewat. Salah satu ide yang sering dikeluarkan untuk mengurangi kemacetan adalah perbaikan transportasi umum, salah satunya terwujud dengan adanya Transjakarta untuk ibukota tercinta, lalu diikuti dengan bis-bis serupa di daerah-daerah lain. Salah satu kota yang tampil beda adalah solo yang memperkenalkan railbus, walau tidak sama dengan definisi railbus di luar negeri. Tapi perlu dihargai sebagai inovasi yang cukup baik, terutama untuk mengurangi konsumsi BBM.

Namun, sayangnya inovasi transportasi umum ini jarang dipergunakan oleh para pejabat-pejabat negara ini, dari level atas sampai bawah. terutama bila mereka sudah mendapatkan yang namanya mobil dinas. Jangankan setingkat gubernur atau presiden, setingkat lurah saja bila sudah dapat mobil dinas juga tidak akan pernah naik angkutan umum, gengsi dan malu bila ketahuan kolega mereka. Suatu hal yang salah kaprah di negeri ini, yang seharusnya bisa diperbaiki oleh para pejabat tersebut. Kalaupun mereka naik angkutan umum, pengawalannya biasanya mengganggu pengguna angkutan umum lainnya. Sehingga ketika para pejabat menggunakan transportasi umum, mereka tidak pernah merasakan apa yang menjadi keluhan masyarakat umum pengguna jasa tersebut.

Bandingkan dengan pejabat-pejabat negara lain, untuk mereka naik transportasi umum sudah biasa tanpa memerlukan protokoler yang ketat. Contoh, Presiden Taiwan Ma Ying-jeau. Naik kereta di kelas ekonomi tanpa pengawalan yang ketat sudah biasa, tanpa ada screening yang mempersulit masyarakat umum (baca di sini). Di Inggris, dengan kebijakannya cukup aneh, para menteri pun dipaksa pulang dengan transportasi umum walaupun tas kerja mereka dibawa dengan kendaraan dinas (baca di sini). Namun kebijakan ini patut dihargai, setidaknya para pejabat di sana merasakan suka dukanya menjadi pengguna transportasi umum. Dan ternyata, petinggi negara tetangga kita, yang jauh lebih baik GDP-nya, mau menggunakan transportasi umum berdesak-desakan. Yups, dia adalah Menteri Transportasi Singapura Lui Tuck Yew (baca di sini). Bagaimana dengan Menhub kita, adakah yang pernah lihat naik bis umum atau keretaapi?

Ya memang tidak setiap di setiap negara para pejabatnya naik angkutan umum, tapi setidaknya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat kita (yang biasanya diukur dengan GDP) masih cukup rendah, lebih baik para pejabat-pejabat membiasakan diri naik kereta. Bukan untuk seremonial tapi memang untuk sehari-hari, dan tentunya bukan dengan fasilitas khusus seperti kereta kepresidenan yang menghabiskan biaya perawatan bisa sampai 500 juta per tahun (baca di sini). Atau kebiasaan pejabat-pejabat kita yang hanya ingin tahu atau seremonial saja. Dengan kebiasaan seperti ini, pastinya pengelola transportasi umum pun akan berbenah untuk meningkatkan layanan mereka. Dan para pejabat tersebut paham apa saja yang kurang diperhatikan oleh pemerintah dalam menata transportasi umum.

Bila transportasi umum ini sudah baik, bisa dikatakan kemacetan hanyalah masa lalu. Walaupun masih memerlukan kebijakan-kebijakan lainnya untuk mengurangi kemacetan selain membangun jalan-jalan baru, tentunya butuh peraturan yang lebih ketat. Yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah memperbanyak alternatif angkutan bagi masyarakat sehingga mereka mau meninggalkan kendaraan pribadinya untuk tidak memasuki jalan-jalan utama Jakarta, diantaranya dengan integrasi sistem ‘Park and Ride‘. Para Pejabat bisa melakukan hal tersebut, tinggalkan mobil dinas di stasiun dekat kantornya dan dari rumah menggunakan angkutan umum sampai tempat parkir mobil dinasnya.

Ya, mudah-mudahan para pejabat di negara ini mau memikirkan hal tersebut. Tidak hanya menghimbau rakyatnya menggunakan transportasi umum sedangkan mereka tidak pernah sekalipun merasakan kondisi aktual transportasi umum di negara ini. So, mari kita dorong gagasan ‘PEJABAT MENGGUNAKAN TRANSPORTASI UMUM’.