Tanggal 16 Agustus 2011, Presiden SBY memberikan pidato kenegaraan di depan anggota DPR. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, sebuah seremonial belaka yang hanya dilakukan rutinitas mengenai apa yang sudah dilakukan pemerintah dan apa yang akan dilakukan pemerintah. Sayangnya, selama beberapa tahun Pak SBY memerintah negeri ini sepertinya belum pernah terlihat perhatian yang menyeluruh tentang semrawutnya transportasi di negeri ini. Mungkin sibuk dengan partainya, orang-orang sekitarnya yang sering menggosipkan beliau.

Pidato Kenegaraan (VIVANews)

Pidato Kenegaraan Presiden SBY (Vivanews)

Kalau dilihat dari beberapa dokumen resmi yang dirilis pemerintah, sebenarnya sudah sangat bagus. Contohnya Masterplan Percepatan Pembangunan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I) dimana menjabarkan program-program pemerintah untuk menarik investor dalam dan luar negeri mau menanamkan modalnya di negara ini (dokumen lengkapnya dapat diunduh di sini). Salah satu point penting adalah penjabaran tentang pengembangan transportasi di setiap wilayah sesuai dengan pola industri yang diproyeksikan di sana. Hampir setiap wilayah mulai ada penekanan pada pembangunan transportasi berbasis rel, selain jalan raya untuk transportasi darat. Demikian juga dengan adanya dokumen Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS), yang dapat dianggap sebagai masterplan pengembangan transportasi berbasis rel di seluruh Indonesia (dokumen dapat diunduh di sini). Perencanaannya pun tidak tanggung-tanggung, dibuat untuk dapat diselesaikan sampai dengan tahun 2030. Suatu jangka waktu yang bisa menjadi lama atau menjadi singkat, tergantung dari komitmen pihak yang terkait.

Kalau dilihat dari dua dokumen nasional tersebut, apa yang direncanakan pemerintah memang membangkitkan semangat. Tapi tunggu dulu, dokumen tersebut dirancang oleh pemerintah pusat, lalu bagaimana dengan pemerintah daerah? Apakah mereka mau menerima rencana dari pusat? Rancangan pemerintah pusat biasanya disertai dengan idealisme tinggi, dimana setiap pengembanganan daerah dibagi-bagi sesuai dengan sumber daya alam dan kemampuan masyarakat di sana. Tetapi biasanya, pemerintah daerah mempunyai perspektif berbeda tentang pengembangan wilayahnya sendiri. Seringkali rencana pemerintah pusat ditentang habis-habisan oleh pemerintah daerah, karena dianggap tidak sesuai dengan rencana pengembangan mereka terutama ketika ada kemungkinan mengurangi pendapatan daerah mereka (atau mungkin pendapatan para pejabatnya, hehehe…). Kita lihat bagaimana kasus pembangunan rel kereta antara Kalteng dan Kaltim yang ditolak oleh Gubernur Kalteng karena dianggap merusak hutan lindung, walaupun oleh beberapa pihak ada maksud lain selain masalah lingkungan tersebut.

Bahkan, kalau dilihat pengembangan transportasi berbasis rel ini memang sangat susah sekali. Pembangunan jalan raya, mulai jalan biasa sampai jalan tol sangat mudah terwujud. Perhatikan hampir setiap tahun terjadi penambahan ruas jalan, atau peningkatan kemampuan jalan. Untuk penambahan ruas jalan di daerah-daerah terpencil sangatlah bagus, karena untuk mengurangi keterpencilan mereka. Tetapi penambahan ruas jalan di kota-kota besar, bukanlah solusi tepat untuk mengurangi kemacetan hanya memperlambat saja karena perlahan-lahan volume kendaraan pribadi akan meningkat terus. Salah satu solusi adalah pengembangan transportasi umum, salah satunya ya kereta api, baik itu kereta api diesel maupun kereta api listrik. Coba perhatikan, sudah berapa tahun rencana pembangunan kereta bandara dari Stasiun Manggarai ke Bandara Internasional Sukarno-Hatta tidak pernah (mudah-mudahan sih belum) terealisir. Sampai tahun ini, tanda-tanda pembangunannya pun belum ada padahal pernah direncanakan mulai digunakan tahun 2010. Bahkan perluasan jalan tol bandara sudah terjadi lebih dahulu, tanpa ada terdengar beritanya di tahun-tahun sebelumnya.

Itu nasib kereta bandara, lalu ada lagi nasib tragis proyek double-double track (DDT) Manggarai – Cikampek. Sampai saat ini pun, nasibnya tidak jelas apakah akan berlanjut atau mati di tengah jalan. Jangankan pembangunan jalur baru, perbaikan kualitas prasarana saja masih jauh dari harapan. Di Jabotabek sendiri, masih banyak rel-rel yang menggunakan produk lama, berusia 20-30 tahun. Sehingga wajar saja, kalau akan sering terjadi anjlokan pada saat peak season karena kereta api antar kota harus mengejar waktu agar tidak terlambat sangat lama dari jadwalnya. Di Jabotabek, gangguan perjalanan KRL hampir terjadi setiap hari, dan itu semua sudah dimaklumi oleh para penggunanya. Dan karena para urban worker tidak punya banyak pilihan, ya cukup wajar kalau masih banyak yang menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan memilih transportasi umum bila mereka punya pilihan. Lihat saja kondisi bus umum, jalan yang selalu macet, KRL yang sering gangguan, dan hal-hal lainnya.

Desain Baru Bandara Soetta

Desain Baru Bandara Soekarno-Hatta (Vivanews & APII)

Lalu apa hubungannya dengan Pak Presiden? Sampai saat ini, belum terlihat perhatian Pak SBY terhadap kepentingan umum. Beberapa kali pidato, baik itu resmi maupun tidak resmi, selalu mengungkapkan bagaimana prihatinnya beliau ketika dirinya diserang berbagai isyu, betapa prihatinnya beliau ketika partainya dicerca banyak orang. Namun, tidak pernah terlihat ada perintah khusus kepada para pembantunya di kabinet untuk selalu menuntaskan masalah rakyat. Lihat bagaimana masyarakat kecil masih sulit mencari kepastian hukum, padahal para pejabat dan mantan pejabat selalu dapat istimewa. Perhatikan bagaimana sulitnya masyarakat memperoleh kehidupan yang layak, ketika para penjual kecil selalu kena gusur sedangkan para konglomerat dapat memperbesar bisnisnya tanpa menghiraukan tata ruang yang sudah direncanakan. Dan yang paling dibutuhkan masyarakat, kemudahan transportasi selalu menjadi harapan kosong karena pemerintah tidak memberikan perhatian penuh untuk perbaikan sektor ini.

Dengan usia negara ini yang makin bertambah, dimana masalah juga makin banyak, maka diperlukan komitmen pemerintah untuk memperbaiki sektor transportasi. Proses pengembangan transportasi memang akan lam, dan harus dilakukan bertahap. Dengan proses yang berkelanjutan, rencana yang tidak berubah-ubah, dan tentunya komitmen pemerintah terhadap investor sektor transportasi. Bila transportasi umum di negara ini membaik, maka bisa dipastikan penggunaan BBM untuk kendaraan pribadi akan turun, tentunya juga akan menurunkan angka subsidi BBM yang selalu jadi masalah besar bagi pemerintah. Selain itu, akan banyak keuntungan yang tidak terlihat yang akan diperoleh pemerintah, salah satunya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tidak percaya? Silahkan dibuktikan dengan komitmen dari para pejabat-pejabat di negara kita untuk mengembangkan sektor transportasi umum.